Kamis, 03 Mei 2012

Kebijakan Pendidikan di Indonesia


KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
(Era Orde Lama, Era Orde Baru, dan Reformasi)
Makalah ini di susun untuk memenuhi Tugas Kelompok
Mata Kuliah : Perbandingan Pendidikan
Dosen Pengampu : Suyadi, M. Pd. I.
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: E:\study\jadwal\logo\uin.jpg
Di susun oleh :
Kelompok 16
Fajron Mujahid         09410197
Leni Nurmawati        09410205
Shanti Sundari          09410208
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012
A.  Sejarah Singkat Bangsa Indonesia
 Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: H:\peta-indonesia2.jpg
Republik Indonesia atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).
Dalam pendataan penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia terhitung 31 Desember 2010 mencapai 259.940.857. Jumlah ini terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan 127.700.802 perempuan.[1] Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.
Sejarah Pendidikan Di Indonesia
Pendidikan modern di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-18, ketika Belanda mengakhiri Politik “Tanam Paksa” menjadi “Politik Etis”, sebagai akibat kritis dari kelompok sosialis di Negeri Belanda yang mengecam praktik Tanam Paksa yang menyebabkan kesengsaraan maha dahsyat di Hindia Belanda. Pendidikan “Ongko Loro” diperkenakan bukan saja sebagai elaborasi terhadap desakan kaum sosialis di negeri Belanda, namun juga didasari kebutuhan pemerintah pendudukan untuk mendapatkan pegawai negeri jajaran rendah didalam administrasi pendudukannya. Pendidikan yang “digerakkan” oleh penjajah Belanda kemudian “ditiru-kembangkan”oleh kaum nasionalis Indonesia.[2]
Sejarah pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya gerakan Boedi Oetomo di Tahun 1908, Pagoeyouban Pasoendan di Tahun 1913, dan Taman Siswa di tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI di tahun 1945.
Soekarno, Presiden RI yang pertama, membawa semangat nation and character building dalam pendidikan di Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa bayar. Para guru yang pertama rata-rata berpendidikan SD. Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang diberi nama KPK-PKB, SG 2tahun, SGA/KPG, Kursus B-1, Kursus B-2. Calon guru, khususnya SGA dan SGB, mendapatkan ikatan dinas. Untuk guru pendidikan tinggi didirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang kemudian berkembang menjadi IKIP.
Di bawah Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem among berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Panca Dharma Taman Siswa dan semboyan ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu Undang-Undang No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 12/1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90% dari bangsa Indonesia berpendidikan SD.
Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengganti dari moto Presiden Soekarno nation and character building. Dibantu oleh para ilmuan dari Amerika Serikat, pada tahun 1968 dilakukan upaya untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan.

B.  FILOSOFI BANGSA INDONESIA
Simbol bangsa Indonesia adalah Burung Garuda yang mempunyai filosofi sebagai berikut:
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://2.bp.blogspot.com/_yYMCVq_HYuA/Soz9DZQ2B0I/AAAAAAAAACo/-Qx_l_SZO-0/s1600/garuda.jpg 
1.    Burung Garuda melambangkan kekuatan
2.    Warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan
3.        Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia
4.        Simbol-simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu:
a.       Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa [sila ke-1]
b.      Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab [sila ke-2]
c.       Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia [sila ke-3]
d.      Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan [sila ke-4]
e.       Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia [sila ke-5]
5.        Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci
6.        Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa
7.        Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:
a.       Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17
b.      Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8
c.       Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19
d.      Jumlah bulu di leher berjumlah 45
8.        Pita yg dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda beda, tetapi tetap satu jua".

C.  KEBIJAKAN PENDIDIKAN
1.    Orde Lama
Pendidikan pada Masa Orde Lama
Sejak Indonesia merdeka dan membentuk NKRI, sistem pendidikan mulai diatur oleh negara sejak kemerdekaan tahun 1945. Orde lama memfokuskan pendidikan sebagai upaya dalam pembentukan karakter bangsa. Inilah orde dimana semua orang merasa sejajar, tanpa dibedakan warna kulit, keturunan, agama dan sebagainya. Begitu juga dalam dunia pendidikan, orde lama berusaha membangun masayarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan demikian menteri PP dan K pertama (Ki Hajar Dewantara) mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkankepada semua kepala sekolah dan guru untuk :
1. Mengibarkan Sang Merah Putih setiap hari dihalaman sekolah.
2. Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3.Menghentikan pengibaran bendera jepang dan menghapus nyanyian Kimiyago (lagu kebangsaan jepang).
4.Menghapus pelajaran bahasa jepang, serta upacara yang berasal dari bala tentara jepang.
5. Memberi semangat kebasaan kepada semua murid .[3]

Atas usul badan pekerja KNIP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mr. Soewandi) membuat surat keputusan Nomor 104/Bhg o tertanggal 1 Maret 1946, untuk membentuk panitia penyelidik pengajaran dibawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbaka Watji sebagai penulis. Tugas yang diberikan kepada panitia ini antara lain :
1.Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah
2.Menetapkan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan keperluan yang praktis dan    jangan terlalu berat
3.Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas
Salah satu hasil dari panitia tersebut adalah mengenai perumusan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional pada masa tersebut penekanannya adalah pada penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional, sehingga dengan semangat itu kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi. Kementrian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Rapublik Indonesia dalam tahun 1946 mengeluarkan suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di negara Republik Indonesia yang pada dasarnya berintisarikan Pancasila.
Pada bulan Desember 1949 Republik Indonesia mengalami perubahan ketata negaraan dan Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan konstitusi sementara Rapublik Indonesia Serikat (RIS). Pada tanggal 5 April 1950 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia yang asusila dengan cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Ini berarti bahwa setiap sistem persekolahan pada waktu itu harus dapat menanamkan dan mengembangkan sifat-sifat demokratis pada anak didiknya misalnya : di dalam kampus muncul kebebasan akademis yang luar biasa ditandai dengan fragmentasi politik yang begitu hebat di kalangan mahasiswa-mahasiswa bebas berorganisasi sesuai dengan pilihannya.[4]
Sistem persekolahan pada masa orde lama hanya mengenal 3 tingkat :
1. Pendidikan rendah, yang terdiri dari taman kanak-kanak (1 tahun) dan sekolah dasar (6 tahun)
2. Pendidikan menengah yang terdiri dari sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dengan masa belajar untuk masing-masing terdiri atas sekolah umum dan sekolah kejuruan.
3. Pendidikan tinggi selama kurun waktu 1945-1950 berkembang pesat dan terbuka lebar bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, tetapi karena masa perjuangan maka perkuliahan kerap kali disela dengan perjuangan ke garis depan. Pendidikan tinggi yang ada berbentuk universitas atau perguruan tinggi dan akademi.
Para pengajar, pelajar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya walaupun serba terbatas. Dengan segala keterbatasan itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang dapat mengatasi masa panca roba seperti rongrongan terhadap NKRI.
Kebijakan yang diambil orde lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada waktu itu pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR, sedangkan di provinsi-provinsi karena kurangnya persiapan dosen dan keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi.
Orde lama Presiden Soekarno mencanangkan program pendidikan pemberantasan buta huruf, karena selama dijajah Belanda, rakyat tidak bisa menikmati pendidikan sehingga mayoritas buta huruf .[5]
Pada masa orde lama ini dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu:
1. Periode/kurun waktu 1945-1950 (awal kemerdekaan)
Usaha untuk memperbaiki tingkat dan mutu pendidikan di Indonesia, maka kaitannya adalah berhubungan dengan :
a.    Peningkatan fasilitas fisik (sarana dan prasarana pendidikan)
Pemerintah mendirikan gedung-gedung sekolah baru, menyewa rumah-rumah rakyat dan mengadakan sistem penggunaan gedung sekolah dua sampai tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan malam hari.
b. Peningkatan dan penambahan fasilitas personal sekolah (guru dan tenaga tata usaha)
c. Kurikulum
Setelah UU Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dikeluarkan, maka:
1. Kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin serta mengembangkan bakat dan kesukaannya.
2. Kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat.
3. Kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

Pada tahun ini kedaulatan Indonesia semakin matang dan sempurna, maka rancangan pendidikan agama pada waktu tersebut semakin disempurnakan dengan dibentuknya panitia yang diketuai oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari departemen P & K. Hasil dari panitia tersebut adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan januari 1951, yang isinya adalah:[6]
a) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sekolah rakyat (sekolah dasar)
b) Di daerah-daerah yang agamanya kuat (seperti sumtera, Kalimantan dan lain-lain) maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
c) Di sekolah lanjutan pertama dan atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
d) Pendidikan agama diberikan pada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.
e) Penggngkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama di tanggung oleh departemen agama .

d. Pembiayaan
Besarnya pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pada kurun waktu ini sulit diperoleh angka-angkanya secara pasti, karena sebagaimana kita ketahui bahwa waktu itu kita berada dalam perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan .[7]
  Mahasiswa dan Pelajar Pejuang
Selama perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia seluruh lapisan masyarakat telah terlibat, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang telah mengalami latihan kemiliteran pada zaman Jepang. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya “Rencana Pelajaran 1947”, ketika itu penyebutanya lebih populer menggunakan leer plan (rencana pelajaran). Rencana pelajaran 1947 bersifat politis, yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya .[8]
Rencana pelajaran lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerja dan pendidikan agama. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari.

2. Periode/kurun waktu 1950-1959 (demokrasi liberal)
a. Sistem persekolahan
Sejak Agustus 1950 penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran menggunakan Undang-Undang pokok pendidikan dan pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 Republik Indonesia. Susunan sekolah tersebut adalah sekolah rakyat 6 tahun, sekolah lanjutan tingkat pertama 3 tahun, dan sekolah lanjutan tingkat atas 3 tahun. Pada tahun 1954 didirikan lembaga pendidikan guru bertingkat universitas yang pertama yaitu Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung.
b. Kesempatan belajar
Undang-Undang pendidikan tahun 1950 dan 1959 Pasal 17 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat yang ditetapkan unit pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu”.
Di samping itu, pasal 21 ayat 1 menyatakan pula bahwa: “Pemerintah dan bangsa Indonesia menerima ko-edukasi pendidikan untuk laki-laki dan perempuan bersama-sama”.
Dari Undang-Undang tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa:
1) Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat, seperti anak petani, pedagang, pegawai negeri, pengusaha, anggota ABRI untuk mendapatkan pendidikan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
2) Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat untuk mencapai tingkat yang tertinggi, asalkan memenuhi syarat.
3) Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat tanpa membedakan apakah anak laki-laki atau perempuan.
Pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Kurikulum ini mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP, kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja.

3. Periode/kurun waktu 1959-1966 (demokrasi terpimpin)
Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam keputusan presiden nomor 145 Tahun 1965 adalah sebagai berikut :
Tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra sekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang asusila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.
Kebijakan pendidikan pada waktu itu yaitu, “sapta usaha tama dan panca wardhana” tertuang dalam instruksi Menteri PP&K Nomor 1 Tahun 1959.
Sapta Usaha Tama berisi :
a. Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementrian PP&K
b. Menggiatkan kesenian dan olahraga
c. Mengharuskan “usaha halaman”
d. Mengharuskan penabungan
e. Mewajibkan usaha-usaha koperasi
f. Mengadakan “kelas masyarakat”
g. Membentuk “regu kerja” di kalangan SLA dan Universitas
Sementara Panca Wardhana berisikan segi-segi sebagai berikut :
a. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internal dan keagamaan (moral)
b. Perkembangan intelegensi (kecerdasan)
c. Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuana dan keindahan lahir batin
d. Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan
e. Perkembangan jasmani
Konsep pembelajaran pada tahun 1964 mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan (problem solving). Rencana pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karya dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah panca wardhana.
Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan dengan metode yang disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan hari Sabtu sebagai hari krida, maksudnya, pada hari Sabtu siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia Pancasilais yang sosialis Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPKS No. 11 Tahun 1960.
Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas I dan II yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas III hingga VI tetap menggunakan skor 10-100.



2.    Orde Baru
Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibi pada 21 Mei 1998. Peralihan dari orde lama ke orde baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya orde baru adalah suatu korelasi total terhadap orde lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila. Masa orde baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.[9]
Kebijakan pemerintah orde baru, sebelum maupun setelahnya seringkali menganak tirikan pendidikan. Pendidikan mempunyai anggaran paling kecil dari dana APBD dan sistem pendidikan yang terpusat atau dengan istilah sentralisasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan orde baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan orde baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk mengikuti penetaran P4 yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila. Proses indoktrinisasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham orde baru, tetapi juga sistem pendidikan masa orde baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Paham orde baru yang membuat kita takut untuk melangkah lebih maju.[10]
Dengan demikian, pendidikan pada masa orde baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Bahwa putusan pemerintah adalah putusan yang tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin orde baru pada sistem pendidikan kita.
Indoktrinisasi pada masa kekuasan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.
Ahkirnya, kebijakan pendidikan pada masa orde baru mengarah pada penyeragaman. Baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah orde baru-lah yang paling benar. Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal maupun yang majemuk, dibentuk pada budaya homogen. Bahkan partai politik pun dibatasi. Hanya tiga partai yang berhak mengikuti Pemilu. Bukankah kebijakan ini sudah melanggar undang-undang dasar 45 yang menjadi dasar dari berdirinya negara ini?
Secara umum praktek pendidikan juga mengalami variasi pula yang dibedakan menurut jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
1.    Jenis pendidikan
Pada umumnya pendidikan menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
a.    Pendidikan Formal, menunjuk pada sistem pendidikan persekolahan. Pendidikan jenis ini atau sistem persekolahan ini adalah jenis pendidikan yang sudah terstandardisir secara legal-formal. Baik dalam jenjang-jenjangnya, lama belajarnya, paket kurikulumnya, persyaratan unsur-unsur pengelolaannya, persyaratan usia.
b.    Pendidikan nonformal, memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang diatas, dapat dikatakan relatif lebih lentur, fleksibel, dan berjangka pendekprogram penyelenggaraannya dibandingkan dengan jenis pendidikan formal.
c.    Pendidikan informal, jenis pendidikan yang tidak terorganisir secara terstruktur, lebih merupakan hasil pengalaman belajar individual-mandiri. Bentuk nyata dari jenis pendidikan ini adalah pendidikan dalam keluarga. Dalam keluarga tidak dikenal standardisasi program, kurikulum, jenjanng dan lain-lain. Contoh lain: pendidikan media massa, acara-acara keagamaan, dan lain-lain.
2.    Jalur pendidikan
Menurut jalurnya, pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Jalur sekolah merupakan jalur pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. Jalur ini dilaksanakan oleh sekolah melalui kegiatan belajar mengajar. Jalur sekolah ini terdiri atas sekolah-sekolah yang berjenis pendidikan umum, pendidikan kejuaraan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan diluar pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan, jalur ini umumnya diselenggarakan oleh keluarga, kelompok belajar, lembaga kursus, dan satuan-satuan yang sejenis.
3.    Jenjang pendidikan
Pendidikan ditinjau dari jenjangnya terdiri dari: a) jenjang pra sekolah, b) jenjang pendidikan dasar, c) jenjang pendidikan menengah, dan d) jenjang pendidikan tinggi. Keempat-empatnya merupakan mata rantai yang berkesinambungan.
Jenjang pendidikan pra sekolah wujudnya adalah: kelompok bermain (play group) dan Taman Kanak-kanak (TK). Jenjang pendidikan dasar (SD), Madrassh Ibtidaiyyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), serta Madrasah Tsanawiyyah (MTs). Jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA), adapun jenjang pendidikan tinggi yaitu contohnya UIN, UNY, UGM, dan lain-lain.[11]
Marginalisasi Sekolah dan Guru pada Era Orde Baru
Pada era Orde Baru, keberadaan sekolah selalu membutuhkan bantuan dari pemerintah/negara. Sebaliknya negara membutuhkan pearn sekolah. Hal ini juga terjadi sebagaimana ditempat dan era yang lain. Baik sekolah maupun negara, masing-masing memiliki saling keterhubungan (interdependentcy) yang amat kuat secara fungsional-mutualis. Saling keterhubungan ini didorong oleh masing-masing kepentingan diantara keduanya, baik dari sisi sekolah maupun dari sisi negara.
Namun dalam perjalanannya hubungan sekolah dengan pemerintah tidak dapat berjalan secara fungsional-mutualis. Diantara keduanya terkadang terjadi ketimpangan hubungan, yang mengarah pada hubungan dependensial sekolah terhadap negara. Bahkan lebih tragis lagi adalah jenis hubungan yang sifatnya eksploitatif dari negara atas sekolah. Pada keadaan yang demikian dimana hubungan yang kurang seimbang, sekolah sering hanya dijadikan sebagai alat kepentingan kekuasaan negara. Selama orde bari berkuasa banyak pahit getirnya yang dialami oleh dunia pendidikan pada umumnya dan para guru pada khususnya. Aneka represi dan eksploitasi dari pihak negara kepada sekolah dan guru melalui cara-cara politisasi serta kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan mereka tanpa diimbangi dengan penghargaan yang wajar dan manusiawi.[12]
3.    Reformasi
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang pernah terjadi di Indonesia masa reformasi, yaitu:
1.  Kebijakan tentang Kuantitas dan Kualitas Guru
Termasuk di Indonesia, sudah seharusnya pendidikan diprioritaskan pengembangannya. Jika mencermati sudut political will pemerintah, gagasan untuk itu telah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan yaitu kurikulum 2004 yang penekanannya lebih pada dasar-dasar kompetensi atau dengan kata lain kurikulum berbasis kompetensi.
Ketika berbagai model pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) diujicobakan, guru sangat berperan dalam melaksanakannya. Disinilah muncul masalah yang berkaitan dengan guru, apakah guru itu bermutu, berkomptensi, dan berkualitas sedangkan kesejahteraannya pun belum terjamin.
Pada dasarnya semua permasalahan balik lagi pada guru, guru dituntut untuk memberikan perhatian lebih pada dunia pendidikan. Tapi rasanya tidak adil jika guru dituntut untuk memerhatikan pendidikan sedangkan kesejahteraannya pun tidak terjamin.
Masalah lain muncul ketika dipertanyakan mengenai penyebaran jumlah dan mutu guru. Ada sekolah di pedesaan yang hanya memiliki 3-4 orang guru padahal sebaiknya sekolah dasar memiliki 10 guru yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi, dan guru pesuruh. Tetapi di perkotaan jumlah guru di sekolah dasar terjadi penumpukan sehingga satu sekolah memiliki 11-14 orang guru. Sehingga sekolah di perkotaan dapat bertahan dengan kemajuannya sedangkan sekolah di pedesaan bertahan pula dengan ketertinggalannya.
Belum lagi berbicara mengenai kualitas guru. Seorang guru yang memiliki posisi strategi dalam usaha tercapainya kualitas pendidikan yang semakin baik amat dituntut kemampuan profesionalnya. Skill dan kemampuan profesionalnya ini harus selalu ditingkatkan, terutama dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi persaingan dunia menjelang tahun 2020 nanti. [13]
Kekuatan bagi peningkatan dan penambahan kuantitas dan kualitas guru adalah adanya niat baik pemerintah pusat untuk dapat melakukan pemerataan jumlah guru dengan sistem “guru kontrak” dan mengadakan perubahan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi (KBK). Hal ini merupakan good will dari pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Kekuatan lain bagi peningkatan mutu guru sebagai salah satu tuntutan dalam penciptaan SDM yang bermutu melalui kegiatan pendidikan yang lebih berkualitas adalah dengan dinaikkannya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Hal yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran yang cukup tinggi dari tokoh-tokoh dunia pendidikan untuk menyongsong abad baru ini dengan pendidikan yang lebih berkualitas, termasuk didalamnya kepedulian wakil-wakil rakyat di DPR dalam menyuarakan dan mendorong perhatian yang lebih serius pada dunia pendidikan.[14]

2.  Kebijakan seputar supervisi pendidikan
Supervisi pendidikan merupakan bagian dari fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Pembicaraan tentang hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dengan administrasi pendidikan itu sendiri. Supervisi di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah bertanggungjawab atas segala permasalahan yang ada di sekolah, khususnya segala aspek untuk sebesar-besarnya tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Keberhasilan kepala sekolah nantinya bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individualnya, melainkan turut pula ditentukan oleh kerja samanya dengan para guru dan pegawai lain yang ada di sekolah tersebut.
Kegiatan supervisi ini terkadang pada kenyataannya menjadi ajang kepala sekolah untuk bertindak sewenang-wenang. Jika ada guru yang pandai “menjilat” akan baik-baik saja bahkan kecipratan rejeki tetapi bagi guru yang berani menentang kebijakan kepala sekolah yang dianggap tidak baik dan bertindak sebagai oposisi maka kegiatan supervisi ini menjadi ajang untuk mencari kesalahan atau kekurangan guru sehingga bisa mempengaruhi tidak munculnya ide atau kreativitas guru dalam mengajar.
Setelah reformasi bergulir, dan akhirnya rezim orde baru tumbang, tuntutan otonomi daerah semakin kencang diutarakan dan disuarakan oleh banyak kalangan. Sejalan dengan semangat otonomi daerah beberapa kewenangan pemerintah pusat akhirnnya diserahkan ke pemerintah daerah, termasuk diantaranya, beberapa kewenangan di bidang pendidikan. Kantor wilayah Departemen Pendidikan Nasional yang selama ini berwenang sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, dualism kepemimpinan yang selama ini ada khususnya pada tingkat sekolah dasar sekarang sudah tidak ada lagi.[15] 
Terkait dengan tuntutan untuk mereformasi dan mereposisi fungsi dan peran kepala sekolah srta para penilik/pengawas yang selama ini menjadi raja-raja kecil dalam sebuah Negara, menjadi bagian yang terelakkan. Kepala sekolah yang biasanya terkenal sebagai penguasa tunggal di sekolah saat ini hanya diberikan kekuasaan selama I peiode (4-8 tahun saja). Dan jika kepala sekolah berbuat kesalahan maka kepala sekolah tersebut dapat diberhentikan. Selain itu dalam pengambilan keputusan dilaksanakan secara demokratis dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3.  Kebijakan terkait kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
Kurikulum terakhir berubah pada tahun 1994, kiranya sudah waktunya pemerintah melakukan revisi kurikulum. Hal ini sesuai dengan anjuran ideal perubahan/perbaikan kurikulum yaitu minimal lima tahun.
Pada masa orde baru pendidikan dijadikan alat penyeragaman dengan ekonomi sebagai panglima. Hasilnya pada akhir masa orde baru pendidikan malah justru mengingkari kebhinekaan sebagai potensi kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia bahkan falsafah bangsa Indonesia.
Setelah itu sempat pendidikan terlantarkan padahal pendidikan dapat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan tetapi pada akhirnya pemerintah memerhatikan kembali dengan dampak APBN pun naik 20%. Bahkan pemerintah berusaha memperbaharui kurikulum yang berbasis kompetensi.
Kekuatan lain bagi terlaksananya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) ini adalah kesiapan Depdiknas dalam sosialisasi kurikulum ini (bekerjasama dengan Perguruan Tinggi) ke sekolah-sekolah di Indonesia, beberapa saat yang lalu kurikulum berbasis kompetensi telah diujicobakan untuk lebih menyempurnakan kembali bagian-bagian yang masih perlu direvisi.[16] Pada dasarnya tidak ada perbedaan kurikulum kompetensi ini dengan kurikulum sebelumnya tetapi kurikulum berbasis kompetensi ini lebih menekankan pada muatan lokalnya yang ditujukan pada pengelolaan sumber daya yang ada.

4.  Kebijakan pendidikan di era globalisasi
Pada era globalisasi ini, baik yang mencakup aspek ekonomi, budaya, politik, ataupun sosial sekalipun akan memberikan kemungkinan yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk turut bersaing di setiap negara peserta. Persaingan bebas ini menuntut setiap negara untuk siap secara optimal bila ingin tetap bisa berperan serta. Kalau tidak, negara tersebut harus bersiap-siap untuk bangkrut dan keluar dari arena persaingan.
Sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung penting dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), perlu mengembil langkah konkret dalam menghadapi kecenderungan global tersebut. Banyaknya mulai bermunculan sekolah internasional di Indonesia yang didirikan oleh penanam modal asing dari India, America, Australia dan lainnya atau pun penanam modal asing bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan agar tak tertinggal dalam era globalisasi ini, tetapi sampai sat ini pemerintah belum mampu mengarahkan pada sistem pendidikan yang mantap dan professional.














PENUTUP
Kesimpulan
Pada masa orde lama Soekarno, Presiden RI yang pertama, membawa semangat nation and character building dalam pendidikan di Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa bayar.
Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengganti dari moto Presiden Soekarno nation and character building. Dibantu oleh para ilmuan dari Amerika Serikat, pada tahun 1968 dilakukan upaya untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan.
Sedangkan pemerintah masa reformasi telah banyak melakukan perubahan-perubahan menuju pembenahan yang lebih baik. Pada dasarnya setiap masa memiliki ciri khas dalam pengembangan pendidikan, masa orde lama dan orde baru melakukan pendidikan yang sentralistik sedangkan masa reformasi sampai sekarang telah menerapkan pendidikan desentralistik.
Pada intinya setiap masa yang berlalu pemerintah selalu mengambil kebijakan dalam rangka perbaikan dan pengembangan pendidikan baik kurikulum, guru, sarana prasarana dan komponen pendidikan lainnya.







DAFTAR PUSTAKA

Anam, S., Sekolah Dasar, Pergulatan Mengejar Ketertinggalan, Solo : Wajatri
Arif Rohman, 2009, Politik Ideologi Pendidikan, Yogyakarta: LaksBang Mediatama
Dwimas, kebijakan pendidikan masa orde baru, http://dwimaspls2010.blogspot.com, acses 24/03/2012.
Gunawan Ary H., Kebijakan-Kebijakan Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
Mustafa dan abdulloh, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia , 1998
Nina Susilo, Jumlah Penduduk Indonesia 259 Juta, http://nasional.kompas.com, acses Senin, 26 Maret 2012
Ricky Diah, kebijakan pemerintah dalam pendidikan masa orde baru, http://ricky-diah.blogspot.com, acses, 24/03/2012.
Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, 2007, Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Grafindo.
Sanjaya, W. Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, Bandung : Sekolah Pasca Sarjana UPI, 2007
Soenarto, N., Biaya Pendidikan di Indonesia : Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI, (on line) http://www.kompas.com
Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana  Perguruan Tinggi Agama, Jakarta, 1986


[1]  Nina Susilo, Jumlah Penduduk Indonesia 259 Juta, http://nasional.kompas.com, acses Senin, 26/03/2012.
[2] Riant Nugroho, Pendidikan Indonesia: harapan, visi, dan strategi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal15.
[3] Mustafa dan abdulloh, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, 1998,( bandung pustaka setia ),
 Hlm: 130.
[4] Drs. Ari H Gunawan, Kebijakan-kebijakan pendidikan, Jakarta, Renika cipta, 1995, hlm36
[5] Anam, S, sekolah dasar, pergulatan mengejar ketertinggalan, (Solo: Wijatri), hlm: 113-148
[6] Zuhairini dkk, 1986, Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana  Perguruan Tinggi Agama, Jakarta, hlm: 153.
[7] Soenarto, N., Biaya Pendidikan di Indonesia : Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI, acses, http://www.kompas.com,
[8] Sanjaya, W. Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, Bandung : Sekolah Pasca Sarjana UPI, 2007
[9] Ricky Diah, Kebijakan Pemerintah Dalam Pendidikan Masa Orde Baru, http://ricky-diah.blogspot.com, acses, 24/03/2012.
[10] Dwimas, Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru, http://dwimaspls2010.blogspot.com, acses 24/03/2012.
[11] Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hal:174.
[12] Ibid. 196.
[13] Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, 2007, Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Grafindo, Hal 58.
[14] Ibid, Hal 59.
[15] Ibid, Hal 88-89.
[16] Ibid, Hal 106

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar